Bagaimana seandainya departemen agama dihapuskan?
1. Ibadah haji menjadi tanggung jawab pribadi dan oknum depag tidak dapat berpeluang untuk mengkorupsi dananya.
2. Ahmadiyah, dan keyakinan lain bebas dari campur tangan pemerintah
3. Guru agama berada di bawah naungan departemen pendidikan dan memiliki status yang tidak di diskriminasi, atau tidak perlu ada pendidikan agama, atau kenapa tidak seluruh agama di ajarkan kepada satu siswa dalam beberapa mata pelajaran terpisah agar mereka dapat membandingkan.
4. Tidak ada ditjen bimas islam, kristen, katolik, hindu, budha, pendidikan islam dan penyelenggaraan haji. Jelas dalam struktur ini bahwa depag mengutamakan umat islam. Kenapa tidak ada bimas ahmadiyah, bimas kaharingan dsb? Kenapa hanya ada ditjen pendidikan islam, tidak ada ditjen pendidikan budha, kristen dsb? Kemana konghucu?
5. Tidak ada suap2an antara depag dengan pencari lowongan PNS.
6. Tidak ada intervensi dari pemerintah dalam hal ritual. “Otoritas apapun”-dalam bahasa Masdar F. Masudi- tidak berhak mencampuri urusan ritual-privat. Sehingga kecenderungan untuk melakukan penipuan dan korupsi terhadap uang rakyat dalam persoalan ritual dapat dihindari.
7. Anngaran untuk depag bisa dialihkan kepada keperluan lain, khususnya pendidikan. Sayangkan dana gitu banyak untuk di korupsi.
Belum Ada Tanggapan
Belum ada komentar.
Komentar RSS Lacak Balik URI Pengenal
Tinggalkan komentar
